0
0
Blockchain sering disebut sebagai teknologi revolusioner yang bisa membawa transparansi dalam sistem pemerintahan. Dengan sifatnya yang desentralisasi, tidak bisa diubah, dan terbuka, blockchain dianggap mampu mencegah korupsi dan manipulasi data. Namun, muncul pertanyaan besar: apakah blockchain benar-benar solusi nyata, atau sekadar gimmick politik?
Beberapa negara sudah mulai bereksperimen. Estonia, misalnya, dikenal sebagai pionir e-government dengan sistem identitas digital berbasis blockchain. Teknologi ini memungkinkan warga mengakses layanan publik dengan aman dan transparan. Sementara itu, negara lain seperti Georgia telah menggunakan blockchain untuk sistem registrasi tanah, sehingga sulit terjadi sengketa kepemilikan.
Kelebihan blockchain untuk pemerintahan cukup jelas. Semua data tercatat secara permanen dan dapat diverifikasi publik, sehingga mengurangi peluang manipulasi. Sistem ini juga bisa memotong birokrasi berbelit, membuat layanan lebih cepat dan efisien. Bahkan, pemilu online berbasis blockchain mulai diuji coba di beberapa negara.
Namun, implementasi blockchain di sektor publik tidak sesederhana teori. Infrastruktur teknologi di banyak negara masih lemah, SDM belum siap, dan biaya penerapan cukup tinggi. Selain itu, privasi warga bisa menjadi masalah serius jika data tidak dikelola dengan benar.
Banyak pengamat juga menilai, pemerintah cenderung menggunakan istilah blockchain sebagai strategi pencitraan. Alih-alih benar-benar menghadirkan transparansi, beberapa proyek blockchain pemerintah justru tidak berjalan efektif, hanya sekadar pamer inovasi.
Di sisi lain, blockchain juga bisa jadi alat kontrol baru. Jika pemerintah memonopoli sistem blockchain, alih-alih desentralisasi, maka justru bisa memperkuat otoritarianisme digital. Artinya, bukan teknologi yang salah, tapi bagaimana ia digunakan.
Potensi blockchain di pemerintahan memang besar, tetapi tanpa komitmen politik yang serius, ia hanya akan jadi gimmick. Kuncinya bukan sekadar memakai teknologi baru, tapi memastikan niat untuk benar-benar membangun sistem transparan dan adil.
